Intoleransi beragama yang dilakukan MUI dan Kepolisian membuktikan sebenarnya negara tidak memiliki komitmen untuk menegakan kebebasan beragama, khususnya di Jawa Timur.
Surabaya - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kepolisian dianggap sebagai aktor terbanyak dalam mendukung terjadinya tindakan intoleransi kebebasan beragama di Jawa Timur.
Kepala Divisi Pendidikan dan Publikasi Center for Marginalized Communities Studies (Cmars) Akhol Firdaus mengatakan, adanya sikap “dukungan” intoleransi beragama yang dilakukan MUI dan Kepolisian, membuktikan bahwa sebenarnya negara tidak memiliki komitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Jawa Timur.
Akhol menambahkan, secara khusus, Cmars membagi aktor pelaku intoleransi beragama menjadi dua kelompok. Yakni, aktor non-negara dan aktor negara. Untuk aktor non-negara, peringkat pertama ditempati MUI (9 pelanggaran), Forum Umat Islam (6), Nadhlatul Ulama (6) dan Front Pembela Islam (5).
Sedangkan dari aktor negara, peringkat pertama ditempati Kepolisian (14 pelanggaran), Pemkot/ Pemkab (5) dan Bakesbanglinmas (4).
“ Dalam berbagai peristiwa intoleransi beragama ini, membuktikan bahwa negara bisa bekerja sama dengan aktor non-negara,” ujar Akhol, Minggu (9/1).
Cmars mencatat, terjadi 55 peristiwa tindakan intoleransi beragama di sepanjang tahun 2010. 23 peristiwa didominasi oleh aktor non-negara, 19 peristiwa oleh aktor negara dan sisanya 13 peristiwa dilakukan secara bersama. (E3)
Sumber: VHR Media I Penulis:
Yovinus Guntur Wicaksono / Rosmi Julitasari I
Foto: Yovinus Guntur Wicaksono I Admin: F.A.
0 komentar:
Posting Komentar