Kamis, 27 Januari 2011

Potret Muram Sebuah Masyarakat Dystopia

NEVER LET ME GO

Sutradara   : Mark Romanek
Skenario     : Andrew Garland (Berdasarkan novel karya Kazuo Ishiguro)
Pemain       : Carey Mulligan, Keira Knightley, Andrew Garfield
          
Di sebuah dunia reka, Ishiguro membentang layar yang menampilkan masyarakat dystopia. Kira-kira rekaan itu adalah: Inggris di tahun 1970-an. Tersebutlah sebuah asrama di Hailsham yang menerapkan sebuah sistem ganjil. Anak-anak menempuh pendidikan tanpa mengetahui masa depan mereka. Hanya di kemudian hari, setelah mulai remaja mereka baru tahu bahwa mereka dipelihara agar kelak setelah dewasa, organ tubuhnya  satu-persatu disumbangkan kepada mereka yang sudah “memesan”.

Seperti juga pada novelnya, sutradara Mark Romaneck menceritakan ini semua dari sudut pandang Ruth (Carey Muligan) yang sejak kecil sudah tertarik pada Tommy (Andrew Muligan). Tetapi sejak kecil pula, sahabatnya sendiri, Kathy (Keira Knightley) yang karakternya sangat dominan dan licin berhasil merebut Tommy dari Ruth. Tetapi soal cinta segitiga ini adalah satu hal. Yang lebih memberatkan adalah bagaimana mereka setap hari mendekati hari-hari yang menentukan ketika lever, atau ginjal atau mata mereka digerogoti.

Ketiganya tumbuh bersama dan menatap masa depan mereka yang dekat dengan kematian. Romaneck menyajikan gambaran pantai yang kelabu dan murung, seperti juga nasib ketiga remaja itu dan murid –murid lainnya yang seolah tak mampu melawan nasib yang sudah digariskan ketika organ mereka satu demi satu diambil.

Yang menjadi problem dari film (yang bersetia pada novelnya) ini adalah konsep cerita ini. Novel (dan film) ini memberi sugesti tentang sebuah negara antarah berantah mirip Inggris  yang memiliki “polisi medis” yang menguasai kehidupan mereka. Sementara kita tak disajikan suasana “big brother is watching you” seperti dalam novel “1984” (George Orwell). Artinya ada banyak momen di mana trio Ruth, Tommy dan Kathy sebetulnya bisa saja kabur atau mencelat entah ke negara mana, asal jangan di neraka gila yang seenaknya mewajibkan mereka menggali-gali tubuh manusia.

Para remaja itu digambarkan pasrah pada ‘nasib’ yang digariskan negara pada mereka. ‘Pemberontakan’ itu hanya sampai pada saat Tommy dan Ruth yang saling mencintai mencoba meyakinkan Kepala Sekolah/Asrama bahwa Tommy memiliki bakat seni lukis yang luar biasa, dan mungkin saja dia bisa diberikan semacam dispensasi. Seni peran Andrew Garfield sungguh meremas hati. Luar biasa; melebihi apa yang sudah kita lihat dalam film Lions for Lambs (Robert Redford) , The Other Boleyn Girl(Justin Chadwick) dan Social Network (David Fincher). Mungkin hanya sosok Tommy yang diperankan Garfield inilah—meski sesaat-- yang memperlihatkan ‘kemarahan’ melalui kepedihan yang garang dan begitu pedih.

Kazuo Ishigiro adalah seorang novelis yang memang mementingkan atmosfer dalam novel-novelnya. Karya sebelumnya seperti Remains of the Day (1993) yang juga sudah diangkat menjadi film oleh James Ivory, dengan pemain Anthony Hopkins dan Emma Thompson l, sengaja menghindar hingar bingar Perang Dunia II. Ceritanya lebih berkutat pada seni melayani dan mengabdi yang anggun dari seorang pelayan, siapapun majikannya. Film Never Let Me Go, betapapun keji dan brutalnya sang Negara pada warganya, tetapi Kazuo Ishiguro menekankan keanggunan para tokohnya saat melalui detik-detik akhir hidupnya. Bahkan pada saat terakhir mereka melepas organnya satu-persatu, kita tak melihat selintasanpun caci-maki atau sumpah serapah para  tokoh itu.

Justru inilah yang membuat film ini sungguh muram. Kemana rasa marah dan pemberontakan itu? Kenapa tokoh-tokoh itu tampak lemah dan penurut? Di mata sutradara Romaneck, kekuatan manusia jelas kalah oleh lindasan Negara. Dan hingga akhir film, kita mencoba menghibur diri dengan menyatakan  bahwa ini hanyalah sebuah negara fiktif.

Leila S.Chudori

Dua Seri Ponsel Facebook Siap Rilis

Menjadi penyedia layanan jejaring sosial yang kemudian seperti mendirikan sebuah negara digital sendiri, Facebook pun berancang-ancang menawarkan produk baru. Kali ini bukan layanan, namun ponsel pintar. Dua seri yang disiapkan tersebut menggunakan sistem operasi Android. Keistimewaannya adalah pada homescreen-nya yang sudah ditancapkan menu news feed dan message.
Dua orang didedikasikan untuk mengurus proyek ini. Yaitu Joe Hewitt dan Matthew Papakipos. Joe adalah orang di balik layar pembikin browser Firefox, sementara Matthew tak lain salah satu dari tim pembuat Google Chrome.
Jika lancar, ponsel ini akan dipamerkan di ajang Mobile World Congress yang akan berlangsung secara periodik di Barcelona. Tentu saja Facebook tak bikin pabrik sendiri. Untuk urusan pembuatan diserahkan ke HTC Corp. Taiwan.

Sumber: Forsel   I   Admin: FA

Cerita Revolusi dari La Kasba

Tunisia,- Mereka rela berkorban meninggalkan kampung halaman menuju ibu kota Tunis nan jauh di sana. Mereka datang dari berbagai provinsi di Tunisia meski harus menghadapi cuaca ekstrem, suhu dingin.
Ada yang datang dari kota El Hamma, Provinsi De Gabes (sekitar 400 kilometer arah selatan kota Tunis), ada yang datang dari Provinsi Kairouan (sekitar 200 km arah selatan kota Tunis), ada yang datang dari Provinsi Sfax (300 km arah selatan kota Tunis), dan ada pula yang dari Sidi Bouzid (265 km arah selatan kota Tunis).
Tujuan mereka adalah sebuah distrik yang disebut La Kasba, sebuah tempat yang terdapat Kantor Perdana Menteri (PM) Tunisia dan kementerian keuangan negeri itu.
Maksud kedatangan mereka ke La Kasba hanya satu: menuntut pembubaran Pemerintah Persatuan Nasional pimpinan PM Mohamed Gannouchi dan Partai Perkumpulan Konstitusional Demokrasi (RCD) yang berkuasa pada era rezim Presiden Zine al-Abidine Ben Ali (1987-2011).
Mereka pun kini menduduki kantor PM itu. Mereka rela tidur di alam terbuka berhari-hari di tengah suhu dingin ekstrem di depan kantor PM di Distrik La Kasba. Suhu udara bisa mencapai 5 derajat celsius pada malam hari. Sebagian dari mereka mendirikan kemah seadanya untuk melindungi diri dari suhu dingin itu.
Itulah sisa cerita revolusi Tunisia. Setelah berhasil mengempaskan rezim kuat Ben Ali pada 14 Januari lalu, kini mereka berjuang menggusur sisa-sisa loyalis Ben Ali yang masih bercokol dalam pemerintahan sementara.
Siapa pun yang mengunjungi Tunisia saat itu pasti akan merasakan kuatnya gerakan Ben Ali-phobia dan RCD-phobia.
Dan, apabila berada di La Kasba saat ini, segera terasa pula bahwa negeri Tunisia benar-benar sedang dihinggapi sebuah revolusi yang menghendaki perubahan mendasar dalam semua aspek kehidupan.
”Saya sudah empat hari di sini dan akan terus bertahan di sini kecuali setelah pemerintahan korup ini jatuh,” ujar Nouri Bouchlaka yang mengaku berasal dari kota El Hamma.
Nouri Bouchlaka bersama 400 rekannya dari kota El Hamma datang ke ibu kota Tunis dengan tekad menjatuhkan pemerintahan baru yang masih terdapat sisa-sisa loyalis Presiden Ben Ali.
Seorang warga Tunisia lainnya, Mohamed Ali, yang berasal dari Provinsi Kairouan, bersama 12 rekannya juga datang ke kota Tunis. ”Saya sudah empat hari di sini. Saya tidak akan pulang sampai pemerintahan mafia ini jatuh,” kata Mohamed Ali dari kemahnya di La Kasba.
Warga Tunisia lain, Salem Jazzi, yang berasal dari Provinsi Sfax, mengaku sudah tiga hari berada di La Kasba. Ia juga menyatakan datang ke Tunis untuk menjatuhkan pemerintahan baru dan RCD.
La Kasba, seperti Jalan Habib Bourguiba, adalah sebuah tempat yang juga populer di Tunis. Di La Kasba, selain ada kompleks pemerintahan dan pasar tradisional besar (Souk), ada pula masjid historis, Zaitounah. La Kasba menjadi tujuan wisata para turis asing untuk berbelanja di Souk.
Kini nasib La Kasba seperti nasib Jalan Habib Bourguiba, yakni menjadi tempat unjuk rasa massa.
Di La Kasba, massa beranggotakan ribuan orang dari semua penjuru negeri Tunisia ramai berteriak-teriak bagi kejatuhan pemerintahan baru. Kadang mereka mencoba mendobrak pintu kantor PM, tetapi selalu dihadang militer yang menjaga kantor tersebut.
Di La Kasba kini juga penuh dengan pamflet anti-Ben Ali, anti-RCD, dan antipemerintahan baru. Ada pamflet bertuliskan ”Tidak untuk Pemerintahan Korup”, ”Tidak akan pulang kampung kecuali setelah jatuhnya pemerintah korup dan antek Ben Ali”, ”Para Syuhada Wilayah Selatan Tunisia demi revolusi kebebasan dan kehormatan”, ”Bubarkan RCD dan kembalikan kekayaan rakyat”, ”Warga Sidi Bouzid, Meknassy, dan Bouzaiane bersikeras jatuhnya pemerintahan Mohamed Gannouchi”, dan ”Jatuhkan pemerintahan mafia”.
Ada pula beberapa mahasiswa membawa pamflet bertuliskan ”Para Mahasiswa Teknik Tunisia dukung upaya menjatuhkan pemerintahan baru”.
Kekuatan-kekuatan politik di Tunisia kini terpecah. Ada yang menginginkan pembubaran pemerintahan baru (ad interim) pimpinan PM Mohamed Ghannouchi karena ia masih sisa-sisa rezim lama, tetapi ada pula yang menghendaki cukup merombak kabinet dengan membuang figur-figur mantan pejabat era Ben Ali.
Berita yang beredar di ibu kota Tunis, pemerintah dan partai-partai sedang menggelar perundingan intensif untuk merombak kabinet yang rencananya diumumkan pada Rabu atau Kamis ini.
Pemerintahan baru pascaperombakan kabinet itu akan menjadi uji coba, sejauh mana hal itu bisa diterima rakyat negeri tersebut.
Kepentingan semua pihak di Tunisia adalah negeri itu segera normal kembali agar kerugian yang menimpa negeri tersebut tidak semakin besar. Apalagi musim turis tinggal dua atau tiga bulan lagi.
Tunisia dikenal sebagai negeri yang sebagian pendapatan devisanya berasal dari industri turisme. Diperkirakan sekitar 7 persen dari produk domestik bruto negeri berpenduduk 10 juta jiwa ini datang dari turisme dengan 370.000 lapangan kerja di sektor tersebut. Diperkirakan sekitar 7 juta turis berkunjung ke negeri itu setiap tahun.
Sejak meletusnya revolusi pertengahan Desember lalu, Tunisia telah mengalami kerugian sekitar 2 miliar dollar AS. Selain wisata laut di Hammamet, Sousse, dan Jerba, pasir pinggir laut dan juga sisa-sisa reruntuhan kerajaan Romawi kuno adalah beberapa daya tarik negeri ”surga” wisata ini. Di negeri wisata ini tak pula ditemukan pengemis ataupun calo. Dan, kunjungan turis terbanyak di Tunisia adalah antara Juli dan Agustus.
Terlepas dari keindahan obyek wisata di Tunisia ini, menurut sejumlah pakar pariwisata, hanya sebagian kecil usaha pariwisata di Tunisia yang dimiliki orang Tunisia sendiri.
Masih beruntung, pergolakan politik lebih banyak terjadi di Tunisia selatan sehingga wilayah wisata yang umumnya berada di utara tak terjamah kerusuhan. Industri pariwisata di negeri yang hanya memiliki luas 163.610 kilometer persegi ini tak terlalu menderita parah akibat kerusuhan politik....


Sumber: Kompas.com   I   Admin: FA

(Katanya) Ini Daftar Gaji Presiden dan Pejabat Lain

Jakarta,- Saat rehat usai rapat kerja Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dua hari lalu, beberapa anggota Dewan terlibat diskusi ringan. Perbincangan dipicu gerakan 'Help Salary President' yang muncul di Twitter.
Anggota Dewan yang berdiskusi di antaranya Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar, Desmon J Mahesa dari Fraksi Gerindra, dan Syarifudin Suding dari Fraksi Hanura. Dari diskusi tersebut, muncul ide 'Gerakan Koin untuk Presiden'.

Kebetulan, ada kotak kaca di dekat tempat mereka berbincang di Sekretariat Komisi Hukum DPR. Selanjutnya, kotak itu diberi tempelan kertas bertulisan "Koin untuk Presiden" dan diisi pecahan uang koin. Menurut Nasir, kotak koin itu disebut sebagai sindiran untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencurahkan isi hatinya yang tak pernah naik sejak tujuh tahun lalu. "Tak perlu Presiden membesar-besarkannya," ujar Nasir.  

Di hadapan peserta rapat pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jumat (21/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono curhat soal gajinya. Presiden mengaku gajinya belum pernah naik selama tujuh tahun menjabat (2004 sampai sekarang). 

Pernyataan tersebut memicu kritik. Pasalnya, menurut tulisan The Economist pada Juli 2010 bertajuk "Leaders of the fee World", Presiden Indonesia memiliki rasio besar gaji dibanding pendapatan per kapita di urutan ketiga dunia. 

Meski Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan Presiden Yudhoyono tidak meminta naik gaji, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan gaji presiden dan wakil presiden tahun ini bakal naik. Keputusan itu diambil untuk memudahkan kenaikan gaji pejabat lain di bawahnya. Jika gaji presiden bertahan di angka Rp 62 juta per bulan, gaji pejabat juga akan sulit naik. "Misalnya gaji ketua pengadilan tinggi di daerah, rendah sekali," kata Agus di Jakarta, kemarin.

Menurut Agus, kenaikan gaji ini tidak hanya berlaku bagi presiden dan pejabat lain di daerah, tetapi juga pejabat lembaga tinggi negara lain, seperti Ketua MPR< Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung. Rencana kenaikan sudah dibahas Kementerian Keuangan selama tiga tahun terakhir. Kenaikan besar-besaran ini bakal mengikuti kenaikan gaji presiden.

Menanggapi kontroversi soal gaji Presiden, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan Presiden Yudhoyono tidak ingin naik gaji. Menurutnya, pemberitaan terkait pernyataan Presiden itu terlalu berlebihan.

Berikut ini daftar gaji pejabat negara berdasarkan data tahun 2005 dan gaji pejabat di Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

DAFTAR GAJI PEJABAT (data tahun 2005 karena belum ada kenaikan)

1. PRESIDEN
Gaji pokok: Rp 30.240.000
Tunjangan jabatan: Rp 32.500.000
Total: Rp 62.740.000

2. WAKIL PRESIDEN 
Gaji Pokok: Rp 20.160.000
Tunjangan jabatan: Rp 22.000.000
Total: Rp 42.160.000

3. Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat. 
Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 13.608.000
Total: Rp 18.648.000

4. KETUA DPR
Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.968.000
Total: Rp 30.908.000

5. WAKIL KETUA DPR
Gaji pokok: Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan: Rp 15.600.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.554.000
Total: Rp 26.774.000

6. KETUA MAHKAMAH AGUNG
Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Uang paket: Rp 450.000
Total: Rp 24.390.000

7. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Total: Rp 23.940.000

8. GAJI GUBERNUR BANK INDONESIA :
Tahun 2006 : Rp 265 juta per bulan

9. DIREKTUR UTAMA BRI
Rp 167 juta per bulan (berdasar Keputusan pemegang saham 2009)

10. DIREKTUR UTAMA BANK MANDIRI
Rp  166 juta. (berdasar Keputusan pemegang saham 2009)

11. DIREKTUR UTAMA TELKOM
Rp 118 juta per bulan (berdasar kinerja keuangan, Telkom 2009)

12. DIREKSI PT ANEKA TAMBANG
Rp 105 juta per bulan (berdasar RUPS 2009)

13. DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
Rp 102 juta per bulan (berdasarkan RUPS 2009)

Sumber: Tempo Interaktif   I   Admin: FA

Banyak Diamnya, Anggota DPR Disentil Dubes


New Delhi,- Duta Besar Indonesia untuk Republik India, Andi M Galib menyentil anggota DPR yang berkunjung ke India karena dalam pertemuan dengan mitranya dari India lebih sering diam dibandingkan berbicara.

Dalam sambutannya pada acara ramah tamah masyarakat Indonesia dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Rabu, Andi terang-terangan menilai kualitas orang Indonesia memang di bawah orang India.

"Memang kelihatan kita di bawah. Anggota DPR kita koak-koak banyak bicara di DPR, tetapi sampai di sini diam semua. Malah disuruh duta besarnya yang ngomong, malah orang India yang bicara terus," tuturnya di hadapan Presiden Yudhoyono yang didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Andi yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan periode 2004-2009, mengatakan orang India memang lebih cerdas.

"Banyak orang ngomong hati-hati dengan orang India, nanti ditipu. Padahal sebenarnya mereka tidak menipu, tetapi memang lebih cerdas dari kita," ujarnya.

Andi yang baru bertugas tiga tahun di India pun mengatakan banyak persepsi salah mengenai India dari masyarakat Indonesia. Karena itu, kedua bangsa harus lebih meningkatkan kerjasama dan persahabatan.

Dengan pemberlakuan "visa on arrival" dari Pemerintah India kepada Warga Negara Indonesia yang datang ke India, Andi mengharapkan lebih banyak lagi WNI yang berkunjung ke India.

Sementara itu, Presiden Yudhoyono berpesan agar KBRI Indonesia di New Delhi tidak melewatkan satu pun kesempatan meningkatkan kerjasama dengan India.
"Kita tahu bahwa banyak pertautan dan banyak modalitas untuk kedua negara ini bisa meningkatkan kemitraan dan kerja sama," ujarnya.

Sebagai negara demokrasi di Asia, lanjut Presiden, Indonesia dan India juga berupaya menjaga kemajemukan, toleransi dan persaudaraan di antara warga negaranya. 

Presiden mengakui bahwa kunjungan ke India yang telah dua kali dilakukannya sejak 2005 banyak membawa manfaat positif bagi Indonesia dan dia optimistis target perdagangan 25 miliar dolar AS dengan India yang ingin dicapai pada 2015 dapat terwujud.

"Insyaallah bisa kita capai karena kemampuan ekonomi kedua negara besar. Kalau kita cerdas dan tepat mengkombinasikannya, sasaran-sasaran itu bisa dicapai," ujarnya.

Presiden menilai, saat ini adalah momentum tepat guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sambil menjaga citra positif Indonesia di dunia internasional. WDA | ANT


Sumber: Tempo Interaktif   I   Admin: FA

Georgia, Nomor Satu di Dunia Dalam Memberantas Korupsi

Jakarta,-  Ada banyak cara mengundang investor untuk berbisnis ke suatu negara.  Misalnya dengan menjual kekayaan alam, upah murah, ketersedian infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan sebagainya. Namun Georgia punya cara lain untuk menarik perhatian pebisnis luar. Apa yang diandalkannya?
Sebuah iklan yang cukup eye-catching tampil di harian Straits Times Singapura edisi 26 Januari 2011. Tak tanggung-tanggung, ia mengambil satu halaman penuh. Iklan ini bercerita tentang prestasi fenomenal negeri kecil, yang terletak diantara Eropa timur dan Asia barat, dalam memberantas korupsi.
Sebagaimana tertuang dalam iklan tersebut, menurut survei Transparency International tentang Barometer Korupsi Global tahun 2010, 78% penduduk Georgia menganggap korupsi di negeri tersebut telah menurun dalam 3 tahun terakhir. Ini adalah capaian terbaik diantara 86 negara yang disurvei. Yang sangat menarik, hanya 3% penduduk disana yang berurusan dengan pelayanan publik mengaku membayar suap atau sogok ke pegawai berwenang dalam 12 bulan terakhir. Angka ini lebih baik dari rata-rata negara-negara Uni Eropa dan menempatkan negara tersebut ke dalam negara dengan rekor suap terkecil di dunia. 
Keseriusan pemerintah Georgia dalam memerangi korupsi juga sangat diapresiasi oleh warganya. Dari survei yang sama tercatat 77% penduduk yang percaya bahwa aksi pemerintah mereka efektif dalam memberantas korupsi menempatkan Georgia dalam posisi kedua secara global. Yang lebih penting lagi, prestasi ini justru dicapai ditengah persepsi bahwa korupsi telah meningkat dalam 3 tahun terakhir di seluruh dunia. Sebagaiman dicatat oleh Tranparency International, satu dari 4 warga mengaku pernah menyuap. 
Survei lainnya yang dilakukan oleh International Republican Institute, Baltic Surveys dan Gallup Organization menunjukkan hasil yang sama. Misalnya hanya 0.4% penduduk Georgia pernah membayar sogok untuk mendapatkan pelayanan atau keputusan yang diinginkannya. 

Penulis: Rahmat Yunanto   |   Sumber: Straits Times   I   Admin: FA

Hak Warga Jakarta Kembali Terancam

Jakarta,- Mulai dari rencana pengoptimalisasian jalur busway dengan sterilisasi, kemudian disusul dengan rencana proyek pembangunan jalan layang non tol, hingga wacana Greater Jakarta yang diusulkan pemerintah sepertinya tidak akan banyak memenuhi hak-hak warga Jakarta.


Belum juga genap satu bulan busway koridor 9 dioperasikan, namun telah banyak terjadi pelanggaran hak-hak warga Jakarta sebagai pengguna alat transportasi umum di Ibukota. Kurangnya armada khususnya pada jam-jam keberangkatan serta pulang kerja menyebabkan penumpukan jumlah orang pada shelter busway di hampir seluruh jalur.

Bukan hanya itu saja, prioritas akan kenyamanan dan keamanan alat transportasi massal ini pun patut kembali dipertanyakan. Mengingat telah banyak kejadian dimana penumpang saling berdesak-desakan sehingga sangat mengurangi tingkat kenyamanan serta beberapa insiden terjepitnya jari penumpang (khususnya yang menggunakan pintu belakang) bahkan hingga putus seperti yang dialami oleh Eko Nugroho warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang ia tulis di surat pembaca tempo interaktif tertanggal 6 Desember 2010.

Sepertinya pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam membuat sebuah kebijakan sudah seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat, jangan hanya karena ingin mandapatkan keuntungan yang besar namun mengebiri hak-hak masyarakat.


Admin: FA

Selasa, 25 Januari 2011

Aksi Gabungan Mahasiswa Depan Istana, Polisi Bertindak Brutal!

massa mengalami kekerasan (foto: RMOL)
Jakarta,– Mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan kaum muda, pelajar dan mahasiswa  Indonesia mengalami kekerasan aparat kepolisian di depan Istana Negara (Senin, 24/1/2011). Dalam bentrokan ini puluhan massa luka-luka dan dua orang ditangkap aparat kepolisian.
Dalam aksinya massa menuntut agar para perampok uang rakyat ditangkap dan diadili dimulai dari lingkungan Istana. Massa juga membawa poster dan spanduk serta melakukan orasi.
Awalnya, massa gabungan sekitar 17 elemen gerakan mahasiswa dan pelajar tersebut memulai aksi dari markas PII (Pelajar Islam Indonesia) di kawasan Menteng 58, sekitar pukul 12.30 dan kemudian long march menuju Istana kepresidenan.
Elemen-elemen gerakan tersebut diantaranya adalah PII (Pelajar Islam Indonesia), HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), HMI-Dipo (Himpunan Mahasiswa Islam – Dipo), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), Hikmahbudhi (Himpunan Mahasiswa Budha), Senat Mahasiswa UI, KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), KAMTRI (Keluarga Mahasiswa Trisakti), BEM UMB (BEM Universitas Mercu Buana), BEM Nusantara, PMII Jakarta Timur, dll.
Setelah melewati stasiun Gambir, ratusan massa tersebut melakukan aksi jalan mundur sampai persis di depan Istana. Peserta aksi juga menempelkan tulisan kata BOHONG dengan lingkararan dan dicoret di setiap baju mereka. “Ini simbol perlawanan terhadap kebohongan dari kami”, demikian kata Parlindungan, presidium eksternal PMKRI yang juga menjadi koordinator lapangan aksi tersebut.

Namun kekuatan polisi lebih besar, mereka berhasil mengambil mobil komando untuk dibawa keluar dari kerumunan. Polisi bahkan mematikan sound sistem di atas mobil dengan cara mencabuti kabel-kabelnya. Akhirnya mahasiswa pun tidak bisa melakukan orasi dan koordinasi mulai kacau.Begitu sampai pagar Istana, rupanya sudah banyak aparat yang menunggu mereka. Aparat merengsek dan berusaha mengambil mobil komando yang akan dipakai untuk orasi. Terjadilah percekcokan antara aparat yang berusaha mengambil mobil komando dan mahasiswa yang berusaha mempertahankannya.
Lalu merangseklah polisi ke arah mahasiswa sehingga akhirnya terjadi bentrokan. Tak lama kemudian barisan mahasiswa cerai-berai setelah aparat kepolisian menendang dan menggebuki sebagian besar dari mahasiswa.
Dua pengunjuk rasa, Hengky F Mattan, akvitis Liga Mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) dan Tigor Hutapea dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ditangkap. Hengky bahkan mengalami kekerasan hebat saat penangkapan, mukanya lebam dan kacamatanya hancur karena dipukuli aparat. “Saat ini dua mahasiswa itu sudah dibebaskan setelah kami mengancam polisi untuk bertahan sampai malam jika tidak dibebaskan,” demikian keterangan M Thohir dari HMI.
Sementara itu korban luka cukup parah diantaranya adalah Ahmad Latupono dari Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) yang sempat dibawa ambulance karena mengalami luka cukup parah pada bagian kaki. Selain itu Kiki dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisaki (KAMTRI) juga mengalami hal yang sama. Kiki sempat dibawa ke klinik karena mengalami pukulan pada bagian dada padahal ia mengalami sakit jantung. Sedangkan puluhan lainnya mengelami luka ringan karena kekerasan tersebut.
Pasca Bentrok
Tak lama kemudian mahasiswa yang sudah mengalami kekerasan berusaha merapatkan barisan kembali di depan pintu Monas yang menghadap Istana. Mereka kembali melakukan orasi dan masing-masing pimpinannya menyampaikan pernyataan kepada pers.
Mereka menuntut agar kawan yang ditangkap segera dilepaskan, dan mereka akan bertahan jika tidak dilepaskan. Akhirnya sekitar pukul 15.00 dua mahasiswa dari LMND dan GMKI yang ditangkap dilepaskan oleh pihak aparat dan mahasiswa gabungan pun membubarkan diri.
“Setelah aksi ini, setiap elemen yang bergabung dalam koalisi ini akan menginstruksikan kepada strukturnya di  daerah-daerah untuk melakukan aksi dengan mengusung isu yang sama yaitu gerakan ‘perubahan sudah tidak bisa ditunda lagi’, tegas Ridho dari PII dalam pernyataan kepada HMINEWS.

Tuntutan Mahasiswa

Aksi gabungan pemuda, mahasiswa, dan pelajar Indonesia tersebut menuntut agar SBY bertanggungjawab atas semua kemerosotan yang terjadi di negeri ini. Mereka mengatakan bahwa SBY adalah pembohong besar, oleh karena itu perubahan sudah tidak bisa ditunda lagi. ”SBY adalah pengkhianat bangsa, SBY pembohong besar, maka SBY harus mundur!”, demikian pekik salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Selain menuntut SBY mundur, mereka juga mengajukan Tujuh Cita-cita Mahasiswa Indonesia untuk perubahan, yang merupakan ekspresi keinginan meraka terhadap kepemimpinan pasca SBY:
1. Indonesia merdeka dari penjajahan gaya baru untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa.
2. Supremasi hukum tanpa diskriminasi.
3. Tangkap, adili, dan sita semua uang perampok uang rakyat, dimulai dari Istana.
4. Persatuan Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial dan semangat kebinekaan.
5. Indonesia bebas dari kemiskinan melalui industrialisasi yang kuat dan mandiri.
6. Indonesia memiliki pemimpin nasional yang mandiri, berani, demokrasi, dan bermental kerakyatan.
7. Demokrasi Indonesia yang sejati tanpa oligarki.

Aksi berakhir sekitar pukul 16.00 dan gabungan 17 elemen gerakan mahasiswa membubarkan diri secara pelan-pelan. Namun demikian pasca aksi tersebut, massa dari HMI Dipo masih melanjutkan aksinya hingga malam. Mereka bahkan menambah massanya dari kelompok HMI yang sebelumnya aksi di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dikabarkan aksi lanjutan tersebut berlanjut semakin panas dan dua orang lagi dari anggota HMI Dipo ditahan dan sempat dites urine.
“Kami tidak lagi terlibat dalam aksi lanjutan bersama kawan-kawan HMI. Aksi lanjutan tersebut sudah di luar koordinasi Gabungan 17 Elemen Gerakan ini, jadi kami sudah tidak bertanggungjawab. Itu adalah oleh temen-temen HMI Dipo sendiri”, demikian ungkap Agas dari LMND saat ditemui HMINEWS selesai rapat evaluasi aksi.

Sumber: hminews   I   Penulis: Lara Kelana   I   Editor & Admin: FA

Senin, 24 Januari 2011

Asyik... Ada Beasiswa Fuji ke Jepang!

Jakarta,- The Fuji Xerox - Setsutaro Kobayashi Memorial Fund membuka pendaftaran aplikasi program beasiswa penelitian mahasiswa Internasional tahun akademik 2011/2012. Di kawasan Asia Tenggara, kandidat asal Indonesia akan bersaing dengan mahasiswa asal Kamboja, Singapura, Thailand, Timor-timor, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Laos.

Pembiayaan untuk program beasiswa ini dialokasikan oleh Setsutaro Kobayashi Memorial Fund, yaitu sebuah lembaga nonprofit yang didirikan untuk menghormati jasa-jasa pendiri Fuji, Setsutaro Kobayashi. Penelitian yang dibiayai lembaga ini adalah penelitian yang bersifat individu di bidang Humaniora atau Ilmu-ilmu sosial.

Bagi yang berminat, kandidat yang diutamakan mendaftar adalah mahasiswa yang sedang bersiap mengambil program studi doktoral atau S-3 di universitas-universitas di Jepang. Di luar itu, kandidat sudah dipastikan ditolak aplikasinya.

Adapun skema beasiswa yang akan disediakan oleh Setsutaro Kobayashi Memorial Fund meliputi dana penelitian yang mencakup biaya transportasi, akomodasi perjalanan, buku-buku referensi dan lain-lain terkait aktivitas penelitian di Jepang dan negara-negara di Asia Pasifik.
Bagi para peminat, informasi beasiswa ini bisa diakses di http://www.fujixerox.com. Batas akhir pengiriman aplikasi ditunggu hingga 28 Februari 2011.


Sumber: Kompas.com   I   Admin: FA

Keluarga Korban HAM Tuding SBY Bohong

Jakarta,- Kebohongan pemerintah kembali dimunculkan. Kali ini para keluarga korban pelanggaran HAM beserta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa sejak tahun 2004 tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia.
Pernyataan Presiden SBY itu disampaikan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, 21 Januari lalu.
Kekecewaan keluarga korban HAM itu disampaikan dalam jumpa pers di kantor Kontras, Menteng, Jakarta, Senin (24/1/2011). "Kalau memang benar (Presiden) SBY mengatakan demikian, kami sangat kecewa. Ini adalah bohong yang pertama karena kita tahu beberapa waktu lalu ada kasus penembakan TNI di Papua, penembakan oleh Satpol PP di Tanjung Priuk, dan lain-lain," kata salah satu keluarga korban pelanggaran HAM Semanggi, Sumarsih, Senin. 
Menurut dia, SBY juga mengatakan, kasus-kasus pelanggaran HAM yang lama sudah diselesaikan. Terhadap pernyataan ini Sumarsih membantah hal tersebut dan menganggap pernyataan SBY sebagai bentuk kebohongan.
"Jika Presiden bilang sudah diselesaikan kasus-kasus yang lama, itu sama dengan bohong yang kedua karena selama ini masih ada yang belum diselesaikan. Bahkan, ada yang diselesaikan dengan pengadilan HAM, bukan dengan pengadilan militer," ungkapnya.
Menurut beberapa anggota keluarga korban, SBY keliru dalam memandang pelanggaran HAM di Indonesia. Selama ini kasus pelanggaran HAM terkesan diremehkan dalam Pemerintahan SBY.
"Apakah memang dia nggak mengerti atau mau meneruskan kebohongan itu? Apakah SBY tidak tahu atau tidak paham soal kasus penyiksaan pengikut Ahmadiyah dan kasus-kasus lain yang selama ini merupakan pelanggaran HAM paling mendasar," ungkap salah satu keluarga korban pelanggaran HAM tahun 1965, Gustaf.
Keluarga korban menuntut pemerintahan SBY menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Beberapa di antaranya kasus penganiayaan TNI di Papua, tragedi Semanggi, kasus penculikan 1997-1998, dan pelanggaran HAM tahun 1965.
Selain itu, mereka meminta klarifikasi Presiden SBY dan staf ahlinya untuk menjelaskan latar belakang pernyataan tersebut.
Yang paling serius, pada tanggal 27 Januari nanti keluarga korban HAM akan menghadap MPR dan menuntut MPR. "Tanggal 27 Januari kami akan menghadap MPR agar memberikan peringatan terhadap SBY," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Yati Andriani.
Menurut dia, pernyataan Presiden SBY tentang tidak adanya pelanggaran HAM itu melukai hati keluarga korban. "Apa motivasinya pernyataan itu disampaikan di depan korps yang menjadi pelaku pelanggaran HAM di masa lalu," katanya.

Sumber: Kompas   I   Penulis: Maria Natalia   |   Editor: Marcus Suprihadi   I   Admin: FA